Kadis Perkimtan Barsel Apresiasi Kunjungan Komite I DPD-RI Paparkan Capaian Strategis Pembangunan Daerah
Barito Selatan // Khabarmedia-news.com – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Barito Selatan, Bennie S. Mahar, ST., MM., MT., memberikan apresiasi tinggi atas kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) yang dipimpin oleh Dr. Agustin Teras Narang, S.H., M.H., dalam rangka Rapat Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang di daerah. Acara yang berlangsung di Aula PUPR Kabupaten Barito Selatan Senin, 28 Juni 2025 tersebut dihadiri pula oleh Wakil Bupati, Plt Sekda, Forkopimda, DPRD Barsel, serta para pejabat struktural daerah. (28/7/2025).
Bennie S. Mahar menyampaikan bahwa kehadiran Komite I DPD-RI menjadi bukti konkret dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah. “Kami sangat mengapresiasi dijadikannya Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu lokus pengawasan. Ini bentuk nyata perhatian pusat terhadap dinamika pelaksanaan undang-undang di daerah,” ujarnya saat diwawancarai beberapa awak media usai rapat.
Bennie juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Barito Selatan yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan lain di tingkat provinsi yang bersamaan waktunya. “Namun semangat kami untuk menyampaikan berbagai capaian daerah tidak surut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bennie memaparkan sejumlah poin penting terkait implementasi peraturan perundang-undangan di Barito Selatan. Pertama, terkait UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, pihaknya telah membangun dan merehabilitasi 32 unit rumah layak huni serta mengusulkan pembangunan 1.500 unit rumah senilai Rp 45 miliar. Penataan kawasan kumuh juga telah mencapai 68%, dengan usulan anggaran sebesar Rp 112,5 miliar.
Pada poin kedua, ia menyoroti pelaksanaan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kabupaten Barito Selatan telah menerapkan sistem merit, melaksanakan seleksi terbuka jabatan, serta menggunakan sistem e-Kinerja BKN. Total ASN di Barsel saat ini mencapai 5.596 orang, mencerminkan struktur birokrasi yang berkembang menuju profesionalisme.
Terkait implementasi UU Cipta Kerja dan UU Minerba, Bennie mengakui bahwa koordinasi lintas sektor dan pembagian kewenangan masih menjadi tantangan utama. “Namun kami tetap berupaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional,” tegasnya pada poin ketiga.
Selanjutnya, dalam hal pelayanan publik, Kabupaten Barito Selatan telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik Gunung Pamarakan dengan 19 gerai dan 111 layanan aktif. Berbagai inovasi seperti MaleWu dan bimtek perizinan memperkuat pelayanan berbasis digital dan keterbukaan informasi.
Pada aspek Dana Desa, menurut Bennie, sampai Juli 2025 telah tersalurkan Rp 35,3 miliar dari Dana Desa dan Rp 60 miliar dari Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, Rp 15,1 miliar dialokasikan untuk ketahanan pangan dan Rp 6,13 miliar untuk penanganan stunting, serta 2.530 keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa. Penegasan jabatan 79 kepala desa dan 430 anggota BPD juga telah dilaksanakan.
Namun tidak semua berjalan tanpa kendala. Dalam pelaksanaan UU Penataan Ruang, Bennie mengakui masih ada keterbatasan pengintegrasian RDTR ke OSS serta hambatan pada status kawasan hutan dan gambut, yang mempengaruhi kelancaran investasi terutama di sektor strategis.
“Beberapa tantangan lain yang kami hadapi antara lain keterbatasan fiskal, SDM spesifik, peralatan, dan belum optimalnya integrasi data,” ungkap Bennie dengan lugas. Meski demikian, menurutnya pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus berbenah dan berinovasi.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab tantangan implementasi undang-undang di lapangan. “Forum seperti ini sangat strategis sebagai ruang refleksi dan evaluasi. Kita bisa menyelaraskan arah pembangunan dengan harapan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bennie berharap kunjungan kerja Komite I DPD-RI memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Selatan. “Kami sangat menghargai kehadiran dan perhatian dari Bapak/Ibu Komite I. Semoga ini menjadi pijakan kuat dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada daerah,”pungkasnya. (Gun).
