Sambutan PJ. Bupati Barito Selatan Pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Barito Selatan Kabarmedia-news.com– Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan, Dr. H. Deddy Winarwan, S.STP., M.Si., CRGP, CGCAE, membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Bappeda Kabupaten Barito Selatan. Dalam sambutannya, Pj. Bupati menyampaikan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mencegah dan memerangi korupsi. Kamis, (19/09/2024)
Dalam pidatonya, Bupati Deddy mengawali dengan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara tersebut. “Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya rapat ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah Barito Selatan bersama KPK berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujar beliau di hadapan para peserta rapat.
Beliau juga menekankan bahwa di era reformasi ini, tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian yang baik agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan berdampak positif bagi masyarakat. “Pengawasan publik semakin ketat, dan kita harus memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan berdampak nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Bupati Deddy juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih marak terjadi di berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan KPK. “Korupsi adalah tantangan besar bagi kita semua. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi untuk menekan tindak pidana ini, dan kita harus berperan aktif dalam pencegahannya,” lanjutnya.
Terkait indeks Monitoring Control for Prevention (MCP) di Kalimantan Tengah, Bupati Deddy mengungkapkan bahwa nilai rata-rata indeks MCP di wilayah tersebut masih berada di zona merah. Kabupaten Barito Selatan sendiri mencatat nilai 39%, yang masih memerlukan perhatian serius untuk mencapai target nasional. “Indeks MCP kita masih rendah, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kami berkomitmen untuk meningkatkan nilai ini menjadi 80% pada tahun 2024,” tegasnya.
Pada area intervensi perencanaan, Bupati Deddy mengapresiasi capaian sebesar 74%, serta manajemen ASN yang sudah mencapai 61%. Namun, beliau juga mengakui bahwa masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti penganggaran yang baru mencapai 34% dan pelayanan publik yang masih berada di angka 23%. “Beberapa area seperti penganggaran dan pelayanan publik masih memerlukan perbaikan. Kami sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian ini,” tambahnya.
Sebagai upaya untuk memperbaiki capaian MCP, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah melakukan pendampingan intensif dan validasi data yang akan diunggah ke sistem JAGA KPK. Bupati Deddy juga berharap adanya desk koordinasi dengan tim KPK secara berkala agar pemda dapat lebih memahami kekurangan dan segera melakukan perbaikan. “Pendampingan dari KPK sangat penting bagi kami. Dengan adanya desk triwulanan atau semesteran, kami bisa memahami kekurangan dan segera memperbaikinya,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Deddy secara resmi membuka acara rapat koordinasi tersebut. Ia berharap acara ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kelancaran dalam upaya kita memberantas korupsi,” tutupnya. (Gun)
