Barito Selatan // Khabarmedia-news.com— Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, ST, menghadiri Apel Besar dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah / 2025 Masehi yang diselenggarakan di halaman Kantor Bupati Barito Selatan pada Selasa, 8 April 2025. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Barito Selatan, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tenaga honorer. (8/4/2025).
Wakil Bupati, menyampaikan dengan beberapa awak media saat diwancarai, rasa syukur atas terselenggaranya apel besar yang digelar penuh semangat dan kebersamaan pasca Idul Fitri. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan publik untuk mewujudkan Barito Selatan yang lebih baik ke depan.
Wakil Bupati juga mennucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H kepada seluruh umat Muslim di Kabupaten Barito Selatan. Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan momen Idul Fitri ini sebagai titik balik dalam memperkuat sinergi, membangun semangat baru, dan memperkokoh komitmen pelayanan.
“Tegasnya lagi, tidak ada alasan untuk bekerja setengah hati. Kita harus cepat, cerdas, dan berani menghadapi tantangan demi kemajuan daerah yang kita cintai,” tegas Khristianto Yudha.”
Dalam arahannya, Wakil Bupati juga menyampaikan beberapa poin penting sebagai tindak lanjut terhadap kinerja seluruh OPD dan jajaran ASN. Di antaranya penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2030 yang harus segera dirampungkan.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan Laporan SAKIP yang harus disusun dengan rapi, akurat, dan tidak sekadar formalitas. Selain itu, LPPD juga harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.”tegasnya. Khristianto Yudha.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa bulan April adalah batas akhir penyusunan LHE SAKIP. Ia tidak ingin ada OPD yang mengabaikan rekomendasi penting ini. “Harus segera dilaksanakan dan tidak bisa ditunda,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, ia juga menyoroti realisasi anggaran atau Tepra hingga bulan Maret yang harus segera dilaporkan. Tidak boleh ada dana yang mengendap tanpa kejelasan penggunaan. Transparansi anggaran menjadi fokus penting yang harus dijaga oleh seluruh OPD.
Penataan tenaga kontrak dan honorer juga menjadi perhatian serius. Wakil Bupati menginginkan laporan progres penataan disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan regulasi yang berlaku. “Kita ingin kondisi yang aman dan tertib sesuai aturan,” ujarnya.
Terkait laporan keuangan dan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Wakil Bupati meminta agar seluruh temuan ditindaklanjuti tanpa pengecualian. Semua kepala OPD diminta untuk mengondisikan jajarannya agar siap dan cepat dalam memberikan data yang dibutuhkan saat pemeriksaan.” Ucapnya.
Tak kalah penting, Khristianto Yudha juga meminta dilakukannya refocusing dan efisiensi anggaran di seluruh sektor. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian alokasi transfer daerah serta kebutuhan penggajian CPNS dan PPPK Tahun 2025. Amanat ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
Dengan nada optimistis, Wakil Bupati mengakhiri wancaranya dengan beberapa awak media, amanatnya dengan harapan agar seluruh ASN dan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Barito Selatan dapat menjaga kekompakan, semangat pengabdian, dan profesionalitas kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Gun)
